KRITIK ISLAM ATAS HAK ASASI MANUSIA

Setiap keterlibatan dengan Hukum Islam pasti mengungkapkan bahwa Hukum Islam bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, kurang pahamnya kita akan Hukum mengenai hak asasi manusia tidak dipandang dalam Islam sebagai sebuah defisiensi atau negatif. Hukum Islam memiliki cara lain melindungi martabat manusia. Hak asasi manusia diciptakan untuk melindungi perseorangan melawan negara tersentral yang kelebihan kekuatan. Tetapi negara juga asing bagi kita sebagaimana hak asasi manusia. Karenanya kita tidak pernah jatuh kepada keperluan akan mekanisme untuk melindungi kita melawan sesuatu yang tidak ada. Hukum Kita, diberikan kepada kita oleh Allah, bukanlah buatan manusia yang terbuka kepada human-error.

Hak asasi manusia hanya dapat eksis dalam masyarakat yang didominasi oleh negara dan dengan sistem hukum modernis dan posistif. Islam adalah bebas dari semua itu. Argumen mengenai bagaimana Muslim bisa sesuai dengan hak asasi manusia dalam agama mereka, hanya dapat dilihat dalam parameter reformasi Islam. Hal itu tidak pernah terjadi pada reformis sehingga itu adalah masyarakat yang memerlukan perubahan, bukan Islam.

Debat pada hak asasi manusia selalu mengecualikan kriminal riba yang merupakan jantung kapitalisme. Posisi Islam adalah jelas. Masyarakat humanis dalam keadaan sakit dikarenakan riba bank. Orang tidak dapat bebas di bawah rejim semacam itu. Jika masyarakat demokratis humanistik tidak memiliki mekanisme untuk menghapuskan bank, kita, sebagai Muslim memiliki kewajiban untuk menghapuskan tindakan tidak manusiawi dan barbarik semacam itu dari masyarakat. Masyarakat humanis tidak sesuai dengan Hukum Islam dan ini adalah masalah bagi Muslim. Mencoba menciptakan hak asasi manusia Islam, adalah bagian dari usaha membuat Islam ‘sesuai’ dengan modernitas. Ada tren yang signifikan menuju hak asasi manusia berskala besar, di antaranya adalah:

• The Permanent Arab Commission on Human Rights (1969)
• The Draft Declaration for an Arab Charter of Human Rights, dikeluarkan oleh the League of Arab States (1971)
• The Draft Covenant on Human Rights dihasilkan oleh the Baghdad Conference on the Conference of the Union of Arab Jurists (1979)
• The Cairo Declaration of Human Rights in Islam, dikeluarkan the Organisation of the Islamic Conference (1990)
• The Draft Islamic Constitution, dikeluarkan oleh al-Azhar University.

Pada tingkat hukum isu mengenai hak asasi manusia dalam Islam berhubungan kepada konstitusionalisme. Konstitusionalisme telah menjadi front historis dari program anti Kekhalifahan. Konstitusionalisme diasosiasikan dengan runtuhnya Dar al-Islam. Sekarang kita memiliki sejumlah ‘konstitusi Islam’. Salah satu yang paling terkenal adalah konstitusi Iran. Konstitusi ini memiliki bagian yang menjamin hak asasi manusia, yang diatur dalam institusi sistem bersaing yang memiliki kemiripan besar kepada konstitusi lain. Sebagian dari institusi kunci ini adalah parlemen, sistem pajak, dan bank sentral. Dari sudut pandang metodologis sistem tersebut beroperasi di bawah garis panduan yang sangat sama dengan model konstitusi lain, misal, Republik Perancis Kelima atau memang, konstitusi Amerika Serikat.

Esoterisisme dan konstitusionalisme

Konstitusi memiliki perangkat esensial esoterisisme. Konstitusi menantang kesahihan hukum agama, dan menyediakan pembenaran politik yang diminta bagi negara. Mereka mendefinisikan ulang kebebasan dalam hal kepatuhan politik. Moral baru mereka, seperti toleransi, kedamaian dan keamanan menjadi nilai-nilai subsidiari bagi imperatif kategoris dari negara dan perkembangan kapitalisme. Konstitusi menjadi perangkat esensi kapitalisme.

APA ITU KONSTITUSIONALISME?

Konstitusi itu sendiri hanyalah hasil dari deliberasi sekelompok orang di atas kertas, yang dapat dirubah atau diamandemen dari waktu ke waktu tergantung keperluan. Konstitusi kemudian bertumpu pada persetujuan, apakah itu ditegakkan atau dengan persetujuan diam-diam atau bahkan oleh paksaan. Objek dari konstitusi, adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, untuk menjamin hak-hak dari yang diperintah, dan untuk menentukan operasi dari kekuasaan yang berdaulat.

Esensi dari konstitusionalisme adalah penegasan bahwa agama atau agama-agama tidak memiliki hukum, dan bahkan jika agama-agama itu memiliki satu, hukum buatan manusia adalah lebih baik daripada yang berasal dari nabi atau nabi-nabi. Konstitusi muncul dengan latar belakang adanya hukum adat dan agama dan datang untuk menggantikan hukum adat dan agama. Inilah sebabnya mengapa permusuhan mendasar untuk agama atau agama tradisional lebih terorganisir tersirat dalam konstitusionalisme. Keseluruhan proses tersebut dijumlahkan oleh Figgis dalam frase: ‘Kebebasan politis adalah penerima warisan yang tertinggal dari permusuhan gerejawi.’ Pendukung konstitusi itu tentu saja menghadirkan konstitusi sebagai pembela agama, atas nama kebebasan beragama. Apa yang kenyataannya dilindungi adalah keragaman agama yang menjamin validitas absolut kepada ketiadaan. Tetapi jika agama tidak mutlak maka itu bukan lagi agama, tetapi menjadi maksimalnya sekelompok perasaan dan kecenderungan pemikiran tanpa relevansi praktis untuk aspek utama kehidupan politik dan ekonomi. Dan ini adalah cara bagaimana konstitusi mentransformasikan agama di bawah aturan mereka.

Untuk memahami konstitusionalisme adalah penting untuk memahami nilai relatif yang ditugaskan untuk nilai-nilai simbolik. Menarik bahwa ide persamaan yang diungkapkan dalam semua konstitusi telah muncul dalam bentuk protes melawan apa yang dianggap sebagai ketidaksetaraan. Dengan demikian klaim dari konstitusi adalah klaim untuk penghapusan hak istimewa. Itu adalah respon dari sebuah kelas, atau orang-orang ditekan atau dimatikan dari pemenuhan hak-hak mereka, oleh orang atau kelas lain. Orang-orang yang menyusun Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat yang terbukti dengan sendirinya bahwa semua manusia adalah sama adalah para pemilik budak. Mereka tidak bermaksud untuk menegaskan proposisi abstrak yang tersirat bahwa budak mereka sama dengan diri mereka sendiri. Apa yang sebenarnya mereka maksud adalah bahwa mereka sendiri adalah sebagai Raja George, dan mempunyai hak yang sama untuk mengatur diri mereka sebagaimana saudara mereka di Inggris.

Begitu pula dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Nasional di Perancis pada tahun 1789 pada kenyataannya adalah tindakan balasan kepada pernyataan dari Louis XIV , “L’Etat c’est moi”, dan suatu penolakan atas klaimnya kepada kendali mutlak seumur hidup, kebebasan dan kebahagiaan rakyatnya. Hal tersebut adalah ‘mengingat bahwa kebodohan, kelalaian, atau penghinaan terhadap hak asasi manusia adalah satu-satunya penyebab kemalangan publik dan korupsi dari pemerintah bahwa Majelis Nasional memutuskan untuk dituangkan dalam pernyataan khidmat yang 'alami, yg tidak dapat diceraikan dan tidak dapat dicabut hak-hak orang-orang dan menegaskan bahwa' manusia dilahirkan, dan selalu terus, bebas dan sama dalam hal hak-hak mereka.’

Apa yang ditunjukkan oleh contoh-contoh ini adalah bahwa kedatangan konstitusionalisme bukan suatu pencarian yang abstrak untuk nilai sempurna abstrak, tetapi pencarian kekuatan politik menentang yang sudah ada, yang menggunakan nilai-nilai ini sebagai sarana untuk memperoleh dan membenarkan tujuan duniawi mereka dengan memelintir makna simbolik dari nilai-nilai ini untuk kemudahan mereka. Konstitusionalisme adalah bagian dari proses devaluasi nilai-nilai yang kita sebut nihilisme. Penting untuk menyatakan bahwa nilai-nilai konstitusi adalah sarana untuk membenarkan tujuan dan institusi politik. Tanpa kesahihan agama dalam kata-kata yang sehat dari Nabi, nilai-nilai dijual kepada spekulasi rasional. Kegunaan nilai-nilai ini dengan jelas dapat diamati sekarang dalam suara para politisi yang tanpa akhir mengklaim keadilan, kedamaian, ketertiban, dll. Sebagaimana diidentifikasi oleh program partai politik mereka sendiri.

Perbankan menghendaki agama yang telah dijinakkan dan penghilangan kekuatan normatifnya. Logika kapitalis menghendaki jangkauan yang tidak dibedakan dan jumlah yang berkembang dari konsumen dan pasar. Dengan demikian menjadi pembayar pajak menjadi identitas yang lebih kuat ketimbang pertalian agama. Hasilnya adalah keperluan untuk mengasimilasikan perbedaana agama. Sarana untuk asimilasi kepada peranan pembayar pajak adalah prinsip dari toleransi. Toleransi bergerak secara bertahap dari penyelidikan filosofis ke ranah politik dan berubah menjadi undang-undang dalam bentuk konstitusi. Jauh dari romantisme, apa yang konstitusi maksud adalah penghapusan identitas agama dalam mendukung warga negara, mendefinisikan secara tidak cermat sebagai pembayar pajak. Kita ingat bahwa Thomas Paine berkata:

“Apapun bentuk dari konstitusi, telah menjadi mesin paling produktf dari pemajakan yang pernah ditemukan.”

Konstitusionalisme terlalu baru sebagai sebuah fenomena yang diberi validitas universal yang diklaimnya. Gelombang besar konstitusionalisme tidak terjadi sampai paruh kedua abad kesembilan belas. Gerakan ini berasal dari gerakan pemersatu di Italia dan Jerman yang, pada gilirannya mereka bertanggung jawab atas konstitusi republik diumumkan di Perancis setelah perang tahun 1870. Dalam Islam, Sultan Abdulhamid II, rahimahu’llah, di bawah perintah hukum telah memproklamasikan di tahun 1876 Konstitusi Ottoman pertama hanya untuk membatalkan itu saat ia punya kesempatan dua tahun kemudian. Tidak sampai 1908 sehingga Young Turks bisa melengserkan Khalifa Sultan Abdulhamid dan menyatakan Turki sebagai sebuah monarki konstitusional. Penting untuk diingat bahwa keseluruhan gerakan yang memecahkan Eropa Selatan dari Dar al-Islam telah mengadopsi konstitusionalisme politik sebagai prinsip dan sarana dari ‘emansipasi’ mereka. Ini adalah relevan untuk memahami ketidak sesuaian dari ide konstitusionalisme Islam.

Esoterisisme dan negara

Negara modern pertama muncul di Inggris. Bukanlah sentralisasi yang membuat negara modern, itu adalah transformasi pemerintahan dengan bergabung dengan perbankan dan transformasi rakyat menjadi warga negara. Pada pertengahan abad ke-XVII Inggris telah menjadi negara modern pertama di mana, faktor-faktor linguistik, politik, ekonomi dan agama bergabung untuk menyatukan orang-orang. Perbankan telah memberikan Inggris keunggulan dalam perdagangan dan mendorong ilmu pengetahuan. Adalah penting untuk membedakan antara negara dan pemerintah dan antara negara dan bangsa.

PEMERINTAH DAN NEGARA

Perbedaan esensial adalah bahwa pemerintah bukanlah bank dan tidak melakukan praktek perbankan atau mengizinkannya di bawah perintahnya. Negara adalah pemerintah plus perbankan, dan menyiratkan pengesahan terhadap praktek perbankan, artinya, validasi terhadap kejahatan riba.

BANGSA DAN NEGARA

Istilah-istilah ini telah datang untuk digunakan sebagai pengganti istilah alternatif. Walaupun konsep-konsep ini adalah sangat dekat berhubungan, namun mewakili kenyataan yang berbeda. Bangsa merujuk kepada orang-orang sementara negara adalah salah satu dari banyak sistem sosial yang diikat dengan kepribadian hukum di mana bangsa tersebut diorganisir.

Nasionalisme dan sosialisme telah menggunakan negara sebagai instrumen asersi, dan dalam cara ini sejak 1860-an hubungan antara yang diperintah dan pemerintah di kebanyakan negara berkembang dengan jelas diubah menuju model negara. Dua pendiri-negara yang paling terkenal, Cavour dan Bismarck, bertanggung jawab untuk mendirikan negara sebagai ide sentral bangsa. Identifikasi ini menghapuskan perbedaan antara bangsa dan negara, artinya keanggotaan negara identik dengan keanggotaan bangsa. Dengan demikian istilah kebangsaan, walaupun masih memegang arti dalam semangatnya, dalam istilah hukum maksudnya adalah menandakan kewarganegaraan. Juga istilah warga negara, dari arti ‘penghuni kota besar’ di Jaman Pertengahan, menjadi keanggotaan individual dari negara. Kebingungan berlanjut sekarang dengan organisasi seperti Persatuan Bangsa-bangsa, yang tidak mengakui bangsa-bangsa sebagai anggota tapi negara-negara. Dalam kebingungan ini apa yang berlaku adalah gagasan bahwa negara adalah bentuk organisasi yang barangkali dimiliki oleh bangsa atau sekelompok bangsa.

Bangsa (nation) asalnya berasal dari kata Latin natus, the completed past tense dari nasci, artinya untuk dilahirkan, dan nascor, artinya kelahiran. Natio digunakan secara sinonim dengan kata gens untuk menunjukkan kelahiran atau ras dan menandakan suku atau kelompok sosial berbasis komunitas darah yang nyata atau favorit dan mungkin memilki bahasa yang sama. Dengan munculnya kekerabatan dinasti terpusat di akhir Abad Pertengahan, terdiri dari pengelompokan masyarakat bahasa dan tradisi yang beragam, konsep dari bangsa memerlukan makna politik. Bangsa mulai bergabung dengan keanggotaan kepada kekerabatan dinasti. Tetapi ide kebangsaan, dan penciptaan kesadaran akan kebangsaan, hanya muncul dengan kedatangan negara. Dengan demikian ‘kesadaran berbangsa (national)’ pertama kali munculnya di negara modern pertama, Inggris. Keduanya Inggris dan Perancis negara mendahului nasionalisme. Ini penting dalam memahami bahwa nasionalisme secara esensial adalah statisme, dan bahwa nasionalisme Arab, misalnya, pada dasarnya adalah upaya menciptakan negara.

Sekarang, bukan hanya bentuk untuk mengorganisir bangsa, dan tentu saja ini bukan model Islam. Ide dari negara Islam karenanya secara keseluruhan inkonsisten dengan makna dari negara dan Islam . Hal itu menyepelekan keberadaan spesifik dan model pemerintahan dalam Islam yang mendahului negara dan bersifat Ilahi. Hal ini juga mengidentifikasi tanpa pembenaran apapun kepentingan negara dengan kepentingan bangsa.

Sepanjang abad kesembilan belas istilah bangsa dan patrie yang dipanggil secara konsisten sebagai slogan menentang segala bentuk absolutisme, yang di dunia Muslim mengambil bentuk anti kolonialisme. Dalam hal ini bukanlah negara yang ada diidentifikasi dengan bangsa, tetapi formasi dari sesuatu yang baru, di sekeliling batasan dan bermacam identitas kultural. Gerakan nasionalis sering dipimpin oleh kelas menengah yang kebanyakan menghendaki kebebasan melalui organisasi seperti freemasons, literary associations (sebagaimana di Timur Tengah), trade unions dan sports clubs. Metode mereka dalam mencapai kemerdekaan (independence) berkisar dari revolusi sampai konstitusionalisme. Sementara reaksi dari negara yang ada bagi nasionalisme adalah asimilasi, hal ini menghasilkan ketiadaan perbedaan akan cara hidup (institusi dan budaya) utamanya melalui teknologi dan penemuan dari nasionalisme liberal (contradicto in terminus lain). Di bawah karakter ini kita dapat mendefinisikan pan-Arabism yang dipromosikan oleh para pe-reformasi Islam.

Hobbes, Locke dan Rousseau, mengembangkan ide kontraktual negara. Apa yang Rousseau sebut the soverain ├ętat nationale merujuk kepada keseluruhan populasi negara. Di Inggris the Glorious Revolution and the Toleration Act tahun 1689 melambangkan kebebasan, individualisme dan patriotisme dari hari tersebut. Setelah kehilangan cahaya agama dan identitas nasionalis internal, negara Inggris menjadi dingin, perhitungan, mesin rasionalis. Ini adalah Inggris yang Hobbes bikin Leviathan nya, sebuah negara sekuler berdasarkan rasionalisme, kemanfaatan dan mengabaikan adat tradisional dan preseden sejarah. Hobbes melihat negara sebagai polisi yang menjamin hukum dan ketertiban, dan warga negara yang lebih suka memiliki itu daripada kekacauan. Locke mengambil alih gagasan kontrak dengan teori pemerintah sebagai kepercayaan moral yang bertanggung jawab kepada orang-orang. Bentham, terinspirasi oleh Hobbes dan Locke, melihat negara dalam hal kebaikan terbesar berdasarkan jumlah terbesar. Dia menolak adat dan hukum alami. Penegasan mereka tentang negara, adalah juga penegasan akan etika dan nilai toleransi dan dukungan tak bersyarat kepada kapitalisme.

Secara keseluruhan, percobaan negara telah menjadi bencana yang lengkap, untuk beberapa alasan. Yang terpenting adalah karena kapitalisme, adalah sebuah kegagalan, kedua karena kekuatan bangsa ada dalam konflik tetap dengan pengelompokan yang berorientasi ekonomi dan negara dan yang ketiga karena kapitalisme adalah pembuangan dari negara-bangsa mendukung suatu kontradiksi yang lebih besar, bahwa bangsa satu-dunia, contradicto in terminus yang sempurna. Sesungguhnya, evolusi terbesar dari kapitalisme sekarang menyerukan universalisme sebagai tujuan baru, yang mendahului dimensi kultural nasional. Universalisme baru diidentifikasi dengan munculnya konsep negara dunia.

Ide dari negara Muslim lebih tepat dalam makna original dari istilah tersebut, karena merujuk kepada keluarga tentang non-Muslim sebagai orang asing dan berbeda. Aliansi ini lebih kuat dalam Islam daripada hubungan darah. Ini tidak berarti bahwa tidak ada pentingnya diberikan kepada orang-orang yang berbeda berdasarkan bahasa dan budaya. Tetapi identitas ini tidak mengarahkan kepada pemisahan dari badan utama, karena mereka dianggap secara hierarki bentuk yang lebih rendah dari identitas.

Esoterisisme dan demokrasi

Konstitutionalisme modern telah berkembang dari dua kali lipat dari basis nasionalisme dan demokrasi perwakilan. Dalam pendirian negara konstitusional definisi dari bangsa ditentukan oleh bahwa warga negara yang dibatasi dalam suatu wilayah tertentu, independen dari ras dan agama. Dalam kondisi saat ini negara konstitusional dipahami sebagai negara demokratis nasional, yang ‘menjamin kedaulatan rakyat’.

Bagian dari justifikasi demokrasi adalah bahwa sebagai bagian integral dari semangat Eropa, memiliki akarnya di Yunani Kuno. Yang disebut demokrasi Yunani, sebagaimana dipandang oleh Aristotle telah disusun dalam batas-batas fisik tertentu: satu adalah bahwa demokrasi hendaknya cukup luas untuk menjadi secara ekonomi yang mandiri dan cukup kecil untuk memungkinkan semua warga negara untuk bertemu bersama di satu tempat. Kita mungkin mengumpulkan dari gagasan partisipasi warga negara ini bahwa ide Yunani yang asli tentang demokrasi tidak mengharuskan representasi politik tapi benar-benar partisipasi semua orang. Sementara kita terus berkata bahwa demokrasi dilahirkan di Yunani, ide dari perwakilan politik adalah benar-benar tidak diketahui oleh orang-orang Yunani. Seorang warga negara Yunani benar-benar dan secara pribadi seorang prajurit, seorang hakim dan anggota majelis yang mengatur. Negara-kota Yunani tidak dibatasi oleh wilayah atau angka dan selanjutnya demokrasi Yunani mensyaratkan lembaga perbudakan, dimana demokrasi modern mundur. Bagi orang Yunani negara adalah ikatan spiritual, bukan mesin pemerintahan belaka. Ini dipahami dalam setiap organisasi sosial, ekonomi dan bahkan agama. Dalam pandangan Plato dan Aristotle anarki telah dihasilkan dari perkembangan tak terkendali demokrasi di Athena. Sebagai jawaban degenerasi ini mereka merumuskan filsafat politik mereka, Republik nya Plato dan politiknya Aristoteles.

Institusi perwakilan adalah penemuan dari orang-orang Anglo-Saxon . Sampai akhir Perang Dunia Kedua institusi tersebut belum berakar luas di luar dunia Anglo-Saxon. Secara umum diakui pada periode antar perang bahwa sistem Inggris tidak sesuai dengan rakyat Jerman. J. H. Oldman, seorang penulis kristen Inggris menegaskan:

“Seorang penulis Jerman baru-baru ini telah melaksanakan, dengan kekayaan sangat besar dari belajar, studi mengenai institusi Inggris dengan pandangan untuk menemukan apa yang Jerman dapat pelajari dari penakluknya dalam perang akhir. Ketika ia datang untuk berurusan dengan lembaga parlemen, sementara ia mengakui bahwa Jerman perlu untuk memperoleh dan juga dia dapat 'sense politik' dari Inggris, dia dengan tegas berpendapat bahwa sistem politik Inggris tidak dapat ditransplantasikan ke Jerman. Semua nasihat dan khotbah di dunia tidak akan membuat disposisi Jerman berbeda dari apa adanya, dan akibatnya pasti bahwa sistem parlemen Inggris dalam bentuk di mana dia eksis di Inggris tidak akan berhasil di tanah Jerman. Tak seorang pun akan mengira bahwa Dr. Dibelius menganggap Inggris ras unggul daripada Jerman, tetapi dia mengakui bahwa Jerman secara konstitusional tidak mampu bekerja dengan sukses dalam institusi yang diciptakan dan dikembangkan oleh Anglo-Saxon secara khusus.”

Jika demokrasi perwakilan adalah Anglo-Saxon, yang tidak sama dengan mengatakan bahwa itu adalah Yunani. Yunani Kuno diduga merepresentasikan esensi dari Eropa. Dengan menghadirkan demokrasi sebagai sebuah fenomena Yunani bukannya Inggris, Inggris telah menyatakan keinginan mereka untuk memaksakan validitas universal untuk apa sebenarnya proses Anglo-Saxon homogenisasi politik dan dengan demikian memperluas pengaruh politik mereka. Dilihat dari sudut pandang ini perluasan cepat konstitusionalisme demokrasi juga merupakan perpanjangan dari ekonomi kapitalis yang Inggris itu berhasil jadi pemimpin selama abad ke-19. Sebelum abad ke-19 yang menganut konstitusi adalah Britania (belum tertulis) dan Amerika Serikat.

KEDAULATAN

Pada tahun 1793 perwakilan rakyat Perancis memasukkan raja mereka, Louis XVI, di penjara menimpa fiksi konstitusional yang menjamin monarki yang tidak dapat diganggu gugat. Para wakil rakyat merasa bahwa mereka telah terlalu lama menjadi korban egoisme monarki dan berpikir bahwa cara untuk membebaskan diri adalah memproklamirkan diri sebagai para penguasa. Tetapi, apa itu monarki? Kedaulatan dari satu manusia. Dan apa itu demokrasi? Kedaulatan dari orang-orang atau perwakilan politik dan orang-orang, atau mayoritas perwakilan politik dari orang-orang. Bagaimanapun, selalu kedaulatan manusia sebagai pengganti kedaulatan Hukum.

Demokrasi terbaik tidak dapat mempertahankan kebebasan orang-orang. Karena, apa itu kedaulatan? Dikatakan bahwa kedaulatan adalah kuasa untuk membuat hukum. Kuasa semacam itu di tangan manusia adalah sebuah absurditas yang hanya menyajikan depotisme. Politisi revolusioner yang menciptakan demokrasi dan yang melihat ketidakadilan dibuat oleh raja menggunakan kuasanya untuk membuat hukum karena itu adalah kehendak mereka, ingin mendapatkan kesenangan membuat hukum mereka sendiri. Permainan hanya berpindah tangan, tetapi masih permainan yang sama.

Saat Muslim mengatakan “ini adalah hukum Allah”, permainan selesai. Definisi kedaulatan yang dimulai dengan definisi seperti ‘kehendak raja’ atau dengan ‘kehendak dari perwakilan partai politik’ adalah, terlepas dari jumlah kehendak yang terlibat, adalah dua sistem yang identik. Dalam keduanya, errornya adalah sama: penegasan bahwa hukum adalah ekspresi dari kehendak manusia. Ini adalah karena hukum bukanlah kehendak manusia, tetapi itu adalah fakta. Allah telah membuat Hukum-Nya sebagai fakta di dunia ini yang berasal dari Kehendak-Nya. Gabungan kehendak dari semua manusia di planet tidak dapat mengubah Hukum Allah, hanya Dia yang dapat. Apa poin dari mendiskusikan legalitas riba di parlemen jika riba telah diharamkan? Kita dapat menciptakan kode lalu lintas, tapi bahkan kode lalu lintas ini harus tunduk kepada Hukum Allah. Allah berfirman dalam Qur’an: Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Qur’an 12, 40)

Konstitusi adalah ekspresi dari absurditas politik yang disebutkan di depan, dan mengolok-olok orang-orang dengan berpura-pura bahwa wakil-wakil partai politik mereka dapat membuat hukum tertinggi. Absurditas ini adalah turunnya derajat akal. Seorang mahasiswa Muslim jurusan hukum dari Universitas Bosphorus yang kita temui di Istanbul mengatakannya demikian: “Demokrasi? Apa yang terjadi jika mayoritas orang salah?” Demokrasi adalah inti filosofi dari dunia modern. Ia berdasarkan pembenaran absolutisme negara, dan membenarkan kendali total atas masyarakat di luar apa yang akan dapat diterima dari setiap tiran individual.

Apakah orang-orang punya otoritas di atas apa yang telah Allah perintahkan? Jawabannya adalah tidak, tetapi esoterisisme menyediakan basis metafisika yang darinya mendefinisikan agama dalam pemisahan dari urusan-urusan eksoterik duniawi dari negara, dan karenanya mendukung legitimasi dari demokrasi untuk mengatur urusan-urusan duniawi. Dari titik pandang ini, Tuhan telah melakukan tugasnya dan sekarang saatnya urusan manusia, yang memberikan pengertian tertinggi eksistensi berdasarkan apa yang kita sebut ‘realitas manusia’. Realitas manusia adalah realitas dari ego cogito, yang masih dapat menegaskan bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa, tetapi tindakan menghendaki praktis. Dalam cara berfikir ini, kekuatan teknis — termasuk demokrasi — ditetapkan sebagai horizon ontologis, mendominasi proyek eksistensial, Tuhan tertinggal di luar semua itu, dalam bingkai metafisik yang mempertahankan yang halus dan pemikiran mewah dari tema transendental murni. Kepatuhan kepada Tuhan ditransformasikan kepada perasaan bersalah yang dicari sendiri yang menerjemahkan kepada perilaku tercela mementingkan diri sendiri yang puritan terkait erat dengan sebuah pemanjaan diri sosial dan politik yang tidak dapat dibedakan dari pragmatisme agnostik belaka.

Salah satu Muslim yang paling berpengaruh dari anak benua, Abul A’la Maududi, menyatakan bahwa "nasionalisme, sekularisme dan demokrasi bertentangan dengan Aqidah agama yang umat Islam peluk" namun dia menyerah kepada penciptaan partai politik di Pakistan yang dia sebut Jamaat al-Islamiya. Menyerah kepada kegunaan pragmatis dari partai politik oleh orang yang terang-terangan membencinya merupakan indikasi yang terungkap dari semacam tantangan yang disajikan oleh demokrasi dan partai politik saat ini. Pewaris dari Maududi dan penerjemah dari kebanyakan karyanya, Khurshid Ahmad, seorang yang secara tetap hadir dalam pertemuan antar-keyakinan, berpartisipasi pada tahun 2000 dalam sebuah pertemuan di Universitas Georgetown yang berjudul ‘Teori dan Praktek dari Demokrasi dalam Islam’, diorganisir oleh Pusat Studi Islam dan Demokrasi [Center for the Study of Islam and Democracy (CSID)]. Dalam pidatonya dia menekankan “kebutuhan bagi perkembangan ekonomi dalam rangka memfasilitasi pemerintahan demokratis.”

Reformis Muslim terpikat ke demokrasi sebagai sarana reformasi: semua politik dan tuntutan Islam diterjemahkan kepada partai politik melibatkan kekuatan negara sebagai satu-satunya sarana untuk mereformasi masyarakat. Dengan demikian secara implisit menjadi jelas bahwa masyarakat telah mengundurkan diri dalam mendukung negara legislatif. Anggota parlemen berusaha membuat undang-undang selain dari apa yang Allah telah buat adalah usaha untuk membuat diri sendiri menjadi sekutu dari Allah dalam Rububiah Nya. Allah adalah satu-satunya Pembuat Undang-undang bagi manusia. Allah berfirman dalam Qur’an:

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? (Qur’an 42, 19)

Allah berfirman bahwa kuffar membuat deen lain (agama) selain dari Islam. Ini adalah jelas dalam baris berikut: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (Qur’an 109, 6)

Dibuat jelas dalam ayat ini bahwa kuffar tidak hanya menghapuskan agama, tetapi mereka menciptakan agama baru. Bahkan ateis pun mengikuti sebuah agama. Ketika merujuk kepada kristen dan yahudi Allah memberitahu kita bahwa mereka mengasosiasikan rabi dan rahib mereka dengan Allah.

Allah berfirman dalam Qur’an:

Mereka mentaati pendeta-pendeta dan paderi-paderinya sebagai tuhan selain Allah. (Qur’an 9, 31)

Bagaimana mereka mempersekutukan rabi dan rahib mereka sebagai sekutu Allah? Imam Ahmad dan Imam Tirmidhi meriwayatkan dalam kumpulan hadist mereka dari Rasulullah, sallallahu ‘alayhi wa sallam:

“Adey bin Hatim, semoga Allah berkenan terhadapnya, yang dulunya kristen kemudian memeluk Islam, berkata: saya datang kepada Rasul Allah, sallallahu ‘alayhi wa sallam, ketika beliau membaca Surah at-Tawbah sampai beliau mencapai ayat: ‘Mereka telah mengambil rabi dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah’. Lalu aku berkata: ‘Wahai Rasul Allah, kami tidak pernah mengambil mereka sebagai tuhan. Beliau [Nabi, sallallahu ‘alayhi wa sallam] berkata: ‘Ya [engkau melakukannya]. Tidakkah mereka melegalkan bagimu apa yang Allah haramkan untukmu, dan engkau mematuhinya?’aku berkata: ‘Ya, memang.’ Beliau berkata: ‘Itu artinya beribadah kepada mereka.’”

Apa yang dimaksud hal ini adalah bahwa keputusan parlemen tidak berlaku untuk Muslim. Keputusan mereka menentang Deen kita, apakah mereka seperti itu atau tidak. Kita tidak dapat menerima mereka karena kita tidak dapat beribadah kepada parlemen. Hanya musyrikun yang akan melakukan hal tersebut. Sementara tampaknya kita dipaksa untuk mematuhi mereka melawan kehendak kita dan tugas sebagai Muslim, faktanya adalah bahwa kita tidak dapat menerima ide demokrasi atau kebebasan. Semua itu tidak lain adalah sebuah pemaksaan sementara dari orang-orang yang telah melewati kapasitas dan kekuasaan mereka. Apa yang lebih penting adalah bahwa Muslim tidak pernah bisa tunduk kepada keputusan mereka dengan sukarela, yang berarti ia harus bekerja untuk pemenuhan Syariah. Ini adalah satu-satunya tujuan dia diciptakan.

Pendekatan esoterik mengikuti dua tren:

1] Diperintah selain oleh Syariat adalah boleh di bawah keadaan tertentu, seperti situasi kita hidup sekarang.
2] Kita hendaknya meng-Islamkan negara dan konstitusi, dan membiarkan partai politik Islam menciptakan negara Islam, dengan konstitusi Islam dan parlemen Islam.

Kedua pendekatan itu menganjurkan keberlanjutan negara teknis. Negara adalah bagian dari dunia dan tidak diam. Tidak ada negara dapat dikembangkan di luar sistem ekonomi, politik dan teknis yang diberikan. Ketika Anda menerima mesin negara anda menerima totalitas dari sebuah sistem yang memelihara homogenitas dasar yang didirikan di atas beberapa aparat umum dari organisasi, informasi, memorisasi dan persiapan untuk pengambilan keputusan.

Mesin raksasa ini disebut fungsi negara dan menyimpulkan dengan sangat sedikit rasa hormat terhadap makna kebebasan individu. Sebaliknya arti kebebasan dan segala sesuatu yang memiliki nilai sosial — seperti agama — telah bergerak kepada tingkat abstrak, dengan kesadaran akut non-realitas (prinsip-prinsip dan hak-hak) dan ketidaksadaran akan realitas (pencurian dan riba). Sekarang, sifat perubahan ini dalam suatu hubungan adalah karena negara itu sendiri. Negara bertahan dalam menyajikan apa yang tidak nyata sebagai nyata, sementara menyembunyikan realitas tertentu dari pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan benar-benar sikap dingin, ketidakpedulian dan anonimitas sebagai bagian dari proses pemerintahan yang diterima begitu saja.

Negara Islam tidak gagal untuk memiliki konstitusi, secara alami mewujudkan dan mendukung sikap dasar filosofi Hak Asasi Manusia dimana konstitusi didasarkan. Untuk mengatakan bahwa konstitusi adalah rekayasa masonik tidaklah berlebihan. Memang benar dari yang paling penting dari semua, Konstitusi Amerika Serikat yang berlisensi negara demokrasi riba pertama dalam sejarah.

Setidaknya kita dapat berkata bahwa itu adalah salah satu yang diciptakan oleh mayoritas mason. Ini hanya menarik karena filosofi dimana freemasonri didasarkan merupakan inti dari gagasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan konstitusionalisme adalah filosofi identik. Itu hanya masalah waktu sebelum semua konstitusi dunia telah mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai bagian integral dari semua undang-undang negara mereka. Keseragaman ini mengejutkan ketika kita mempertimbangkan bahwa hal itu termasuk kaum komunis serta negara-negara kristen dan Muslim. Karena semua negara itu memilikinya, tentunya bahwa konstitusionalisme dan hak asasi manusia adalah bagian-bagian integral dari konsep negara modern.

Hukum negara hanya melayani kelanggengan negara. Individu berada pada pelayanan negara. Hal ini termanifestasikan ketika kita menyadari bahwa mesin dan skup negara tidak dapat mundur dengan sendirinya. Negara mengikuti perkembangan logisnya sendiri. Negara menjadi negara total dalam proses perkembangan mandirinya itu. Negara total terjadi ketika setiap aspek dari hidup manusia dikenai oleh kendali dan manipulasi, eksperimentasi dan pengamatan dari negara. Hal ini dilakukan tanpa pertimbangan apapun dari kebebasan individual, tetapi sekedar nama abstrak dari kebebasan. Atas nama kebebasan, pajak dinaikkan.

Pemajakan adalah bagian dari perang dalam Islam. Pemerintah Muslim — kita telah membedakan pemerintahan dari negara, sebagaimana kita membedakan perdagangan dari riba — mendapat otoritasi dari Allah untuk menuntut Jizyah dari kafir yang menolak untuk menerima Islam. Kafir pertama-tama diminta untuk menjadi Muslim. Jika dia menolak maka dia diminta untuk membayar Jizyah dan jika dia gagal membayar Jizyah dia diperangi. Memajaki kafir adalah bagian dari perendahan dirinya di hadapan Muslim. Mereka tidak memiliki pilihan dalam persoalan ini. Hal ini dikenakan pada mereka (bahkan masih, tidak seburuk pajak pertambahan nilai). Dibandingkan dengan sistim negara, Jizyah adalah sangat tidak signifikan dan tidak berarti apa-apa seperti halnya campur tangan kepada perorangan yang dilakukan oleh negara. Negara akan memenjarakan orang-orang yang menolak untuk membayar, dan akan membunuhnya jika dia menolak pemenjaraan. Undang-undang pajak negara adalah salah satu yang terberat dalam hal kekuatan dijamin negara terhadap individu. Sifat kekerasan pemajakan negara terhadap perorangan adalah nyata. Namun, semua ini dilakukan oleh negara ‘atas nama kebebasan’.

Muslim membayar Zakat yang merupakan bagian dari ibadah mereka. Tetapi Zakat bukanlah pajak negara. Zakat bukanlah keuntungan bagi pemerintahan. Pemerintah diwajibkan sebagai bagian dari tugasnya untuk memungut Zakat dan mendistribusikannya dalam 24 jam di antara orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini bersifat tetap dan tidak dapat dirubah. Kaum esoteris telah menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara adalah Zakat. Mereka sungguh salah. Hal ini adalah absurd sebagaimana berkata bahwa menonton televisi adalah mengerjakan Salat. Zakat tidak dapat dirubah karena jelas diatur sebagai salah satu rukun Islam. Zakat dan Salat terhubung satu sama lain. Muslim tidak dapat dipajaki oleh negara. Tidak ada pemajakan pada penjualan atau gaji dalam Islam, kecuali bagi dhimmis. Satu-satunya tujuan untuk apa pajak diketahui telah dikenakan di kalangan umat Islam adalah perang, artinya, hanya ketika integritas Dar al-Islam berada dalam resiko, pemajakan pada Muslim dapat diterima, dan hanya untuk keperluan itu saja.

Kaum esoteris mengasimilasikan negara sebagai bagian dari ‘hal yang alami’. Hal itu tidak mengganggu ke-esoterisan mereka, keyakinan mereka dan doktrin mereka. Mereka telah menjadi esoteris dalam negara. Lebih jauh lagi, mereka telah berkontribusi kepada pemeliharaannya dengan menjauhkan orang-orang dari realitas. Pernyataan esoteris tentang hal ini adalah “ekonomi tidak ada hubungannya dengan masalah kita.” Dengan memfokuskan masalah pada tingkat psikologis atau abstrak, mereka membantu negara mendukung dirinya sendiri. Ketika tiba pada mekanisme hukum negara jelas bahwa kosakata tersebut telah dipinjam oleh esoteris yang telah memasukkan isu-isu kunci doktrinal seperti toleransi pada inti perundang-undangan. Penghapusan agama dengan cara penggantian esoterik atas nilai-nilai, merupakan inti dari validasi rasional parlemen.

Negara masih berlanjut berevolusi kepada konklusi finalnya. Hal tersebut melibatkan penciptaan dari negara dunia yang merupakan episode final dari evolusinya. Negara dunia melibatkan eliminasi negara bangsa, dan pendirian bank dunia dengan mata uang virtual dunia. Semuanya siap untuk mencapai tingkat yang baru ini. Mega krisis berikutnya, yang bisa menjadi hasil dari pecahnya gelembung derivatif — gelembung terbesar yang sejarah kapitalisme yang pernah dilihat — tentu akan mengesampingkan perlawanan terakhir untuk penghapusan efektif dari negara-bangsa. Esoteris sudah bekerja pada tingkat kesatuan universal dari agama-agama, perbandingan agama, dialog agama, dan lain-lain. Pada tingkat lain mereka telah menciptakan konsesi di Deen Islam yang diperlukan untuk memasukkan undang-undang PBB dan hak asasi manusia sebagai bagian dari dien mereka. Mereka telah bertindak sedemikian jauh mendefinisikan Dinar Islam sebagai unit pertukaran yang sama dengan the International Monetary Fund currency, the Special Drawing Right, yang merupakan usaha pertama oleh kuffar untuk menciptakan mata uang dunia bohong-bohongan. Jika mereka dapat mentransformasikan Dinar, yang disebutkan di Qur’an, kepada instrumen artifisial murni dari kufr dan riba, itu berarti mereka sudah menyerah pada gagasan negara dunia.